Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012

SNMPTN 2012 (Aeleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2012)

Sumber : http://www.snmptn.ac.id

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi negeri secara bersama untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil rapat Pengurus Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2011, para Rektor Perguruan Tinggi Negeri di bawah koordinasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional menyelenggarakan seleksi calon mahasiswa baru secara nasional dalam bentuk

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

.

SNMPTN 2012

merupakan satu-satunya pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak. SNMPTN 2012 dilaksanakan melalui (1) jalur undangan berdasarkan penjaringan prestasi akademik, dan (2) jalur ujian tertulis.(khusus program studi Ilmu Seni dan Keolahragaan melaksanakan ujian keterampilan). Sejalan  dengan program Pemerintah tentang Bidikmisi, bagi calon yang dinyatakan diterima melalui  masing-masing jalur seleksi dapat mengajukan permohonan memperoleh beasiswa Bidikmisi sehingga mendukung keberlanjutan studinya.

Informasi ini menyajikan ketentuan umum

SNMPTN 2012

yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian 1 (satu) tentang Jalur Undangan dan Bagian 2 (dua) tentang

Jalur Ujian Tertulis

dan Keterampilan. Informasi yang disajikan meliputi persyaratan, cara pendaftaran, jenis ujian, jadwal, biaya, dan kelompok Program Studi, baik Kelompok IPA maupun IPS, dari 61 Perguruan Tinggi Negeri. Informasi ini diterbitkan untuk dipergunakan dan dicermati secara seksama oleh calon peserta yang akan mengikuti SNMPTN 2012 sehingga calon peserta dapat mempersiapkan diri dalam memilih Program Studi yang dikehendaki dan dapat menjadi panduan awal untuk mengikuti proses seleksi SNMPTN dengan baik.

Secara rinci informasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan SNMPTN akan dimuat dalam Buku Panduan

Peserta SNMPTN 2012

yang dapat diakses di laman (website) resmi http://www.snmptn.ac.id. Mudah-mudahan Informasi ini bermanfaat bagi persiapan peserta untuk mengikuti SNMPTN.

JADWAL JALUR UNDANGAN

Pendaftaran Jalur Undangan	1 Februari – 8 Maret 2012 pukul 22.00 WIB
Seleksi Jalur Undangan	9 Maret – 15 Mei 2012
Pengumuman Jalur Undangan	28 Mei 2012 pukul 18.00 WIB
Pendaftaran Ulang yang diterima	12 – 13 Juni 2012

 

JADWAL JALUR TERTULIS

Tatacara pengisian borang pendaftaran bisa mulai di unduh di http://download.snmptn.ac.id	30 April 2012.
Pendaftaran Online	10 – 31 Mei 2012
Jadwal Ujian Tertulis	12-13 Juni 2012
Jadwal Ujian Keterampilan	14 dan/atau 15 Juni 2012
Pengumuman Hasil Ujian	7 Juli 2012 mulai pukul 19.00 WIB.

90 Persen Pelaku Video Porno Adalah Anak-anak

Inilah berita atau info dari BLOG INFO DARI DIDI yang bersumber dari: suaramerdeka.com tentang 90 Persen Pelaku Video Porno Adalah Anak-anak.

Hasil pengamatan terhadap 100 video porno, berdurasi pendek 9-10 menit, sebanyak 90% pelaku merupakan anak muda. Sebanyak 76,3 persen memperlihatkan kegiatan sexual dan 91,4 persen pembuatan film dilakukan di ruangan tertutup.

"Kebanyakan mereka senang memproduksi film di hotel atau tempat kos," ujar Basilica Dyah Putranti peneliti Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM.

Dijelaskan, sedikit relasi yang menunjukkan keterpaksaan, karena hampir 64 persen film memperlihatkan perempuan berinisiatif saat berhubungan sexual. Sementara 71 persen gambar film memperlihatkan hubungan sexual anak muda tanpa sehelai benang.

"Jadi benar-benar terlibat hubungan sexual. Aktivitas sexual lain yang bisa dibaca dari video amatir ini, 51,6 persen intercourse, 11 persen oral sex, lain-lain potongan adegan ciuman, mandi, striptise dan beberapa pelaku berseragam," katanya.

Dia mengaku metodologi penelitian yang dilakukan memang sedikit memiliki kelemahan. Meski begitu Dia meyakini bahwa dari 100 video porno yang dianalisis mengandung banyak informasi. Dari analisis tidak ditemukan aktivitas homoseksual, namun terdapat aktivitas sexual lesbian. Sementara untuk perempuan dengan penampilan sexi dengan bikini tidak terlalu banyak ditemui.

"Saya mencarinya di warnet-warnet, dan ternyata sudah ada folder-folder yang tersimpan film-film porno tersebut. Saya mengambil secara random, dan 79,6 persen menampilkan sosok tubuh perempuan," tambahnya.

Rina Widarsih Manager Divisi Pendampingan Rifka Annisa merasa prihatin. Dia berpandangan perkembangan teknologi komunikasi memicu meningkatnya jumlah pengakses pornografi dikalangan remaja sehingga berakibat terjadi tindak perkosaan dan hubungan sexual di kalangan remaja.

"Internet, hand phone menjadi perantara dan menjadi tools terjadinya hubungan sex, seperti maraknya kasus pemerkosaan remaja di Gunungkidul direkam melalui hand phone," ujarnya.

Peta Pendukung dan Penolak BBM Naik di DPR

 

Dua dari sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra, walk out dari rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah yang membahas anggaran subsidi energi. Kedua fraksi walk out karena pemerintah berkukuh hanya membahas satu opsi, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah tidak bersedia membahas opsi kedua, sehingga Hanura dengan rekan-rekan yang lain tidak ikut membahas," kata anggota Badan Anggaran dari fraksi Hanura Ali Kastela di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.

Dia menjelaskan dengan keengganan pemerintah membahas opsi kedua menunjukkan bahwa pemerintah ingin membebankan kerugian dan ketidakefisienan negara kepada rakyat.

Untuk itu Hanura memutuskan walk out dan menunggu voting dalam rapat paripurna. Hanura tetap meminta pasal 7 ayat (6) Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak dicabut, sehingga BBM tidak jadi dinaikkan.

Sementara itu, anggota badan anggaran dari fraksi Gerindra, Fary Dj Francis, menjelaskan, sesuai tata tertib, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan opsi satu dan dua, dan rapat kerja telah mengalami skors beberapa kali. "Kami maunya teman-teman jangan hanya membahas opsi pertama, tapi juga opsi kedua," katanya.

Kenyataannya, dia mengatakan, pemerintah hanya mau membahas opsi pertama. Mengacu pada tata tertib, Gerindra akan memberikan pandangan-pandangan terkait subsidi energi pada sidang paripurna. "Sekarang kami tidak akan bertanggung jawab mengenai pembahasan ini. Paripurna hari Kamis, kami akan voting," katanya.

Gerindra beserta Hanura secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Bersama PDI-P dan Hanura, Gerindra sudah menghitung berkaitan dengan defisit anggaran jika BBM tidak dinaikkan. Hasilnya defisit anggaran tidak sampai 2,5 persen, melainkan 2,23 persen dan itu tidak melanggar UU Keuangan Negara.

Namun konfigurasi tiga fraksi ini, diakui mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung, menghasilkan dua kubu. Pertama, kubu yang mendukung opsi menaikkan subsidi BBM, subsidi listrik tetap dan cadangan risiko fiskal.

Sementara, opsi ke dua yang diajukan oleh fraksi pendukung pemerintah adalah memberikan subsidi BBM senilai Rp137 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan mencabut pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Maka kalau lihat itu, dua opsi itulah yang akan diambil keputusan dalam paripurna besok, antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak kenaikan BBM," kata dia.

Namun Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan, Golkar akan menunggu momentum terakhir untuk mengambil sikap mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kalau Golkar masih menunggu di menit-menit terakhir. Agak susah juga ya. Hari begini itu enak jadi PDIP, Gerindra, dan Hanura," kata Priyo di Gedung DPR, Senin 26 Maret 2012.

Priyo mengatakan, Golkar akan memastikan terlebih dahulu apa langkah pemerintah jika akan menaikkan harga BBM, baru setelah itu Golkar akan mengambil sikap. "Surplus penjualan BBM itu akan digunakan untuk apa? Apakah dialokasikan ke transportasi seperti angkutan umum atau ke infrastruktur jalan, atau apa? Kalau belum ada kepastian itu kami sarankan untuk berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM. Bisa saja Golkar punya sikap lain."

Sikap Golkar yang wait and see ini bisa menjadi penentu karena menguasai 18,92 persen suara jika sampai terjadi voting. Konfigurasi sementara yang mendukung kenaikan harga BBM yakni Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB mencapai 56,58 persen. Namun jumlah ini bisa saja berkurang karena jika merujuk pada pembentukan Panitia Khusus Kasus Bank Century, ada pembelotan suara di PPP dan PKB. (adi)

Sumber : bisnis.vivanews.com

Tiga Alasan Kenapa Harga BBM (tak) Perlu Naik

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat. Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan agar bisa menaikkan harga BBM.

Berbagai argumen dikeluarkan untuk memperkuat pendapat, baik yang pro maupun kontra atas rencana kenaikan harga BBM.

Berikut tiga alasan mengapa harga bahan bakar minyak perlu dinaikkan:

1. Minyak mentah dunia membubungKenaikan harga minyak mentah dunia menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah perlu menaikkan harga BBM. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, asumsi harga minyak dalam APBN 2012 harus disesuaikan. Pemerintah tidak mungkin lagi menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$90 per barel, sebab harga ICP saat ini sudah melampaui US$115 per barel.

2. Subsidi salah sasaranDengan harga BBM murah, justru yang mendapatkan subsidi besar adalah orang yang menggunakan mobil. Bukan penduduk yang selayaknya mendapatkan subsidi, seperti tukang ojek dan sopir Bajaj.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, langkah menaikkan harga BBM merupakan solusi pemberian subsidi yang tepat sasaran. "Jadi, ini baik, masyarakat menengah kita yang sebelumnya menikmati 70 persen (BBM bersubsidi) bisa membayar kenaikan itu," ujar Hatta.

3. Lebih baik untuk infrastrukturBank Dunia mengungkapkan pemerintah harus menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Lebih baik subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur listrik yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Indonesia, Franz R Drees-Gross, menjelaskan, jika pemerintah terus mensubsidi bahan bakar besar-besaran, Indonesia kehilangan kesempatan membangun di sektor lain.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk subsidi BBM, sebenarnya bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna," kata Franz di Jakarta, Senin 12 Maret 2012.

Sementara itu, bagi kubu yang menolak kenaikan harga BBM memiliki alasan:

1. APBN tak bakal jebolPDI Perjuangan tak sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Partai berlambang kepala banteng itu berpendapat asumsi pemerintah keliru jika menganggap APBN bakal jebol saat harga BBM tak dinaikkan.

“Subsidi BBM dari tahun ke tahun memang turun. Jadi, asumsi pemberian subsidi BBM akan membuat jebol APBN itu tak masuk akal,” ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 29 Februari 2012.

Sekadar informasi, pada APBN 2005, subsidi BBM mencapai Rp95,6 triliun. Sementara itu, pada APBN 2012 membengkak menjadi Rp123,6 triliun. Bahkan dalam APBN-P 2012 ditetapkan Rp137 triliun.

2. Subsidi sudah tepat sasaranAnggapan pemerintah bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran, menurut PDIP juga tidak benar. “Subsidi BBM sudah benar. Jadi, jangan pakai alasan salah sasaran untuk mengurangi subsidi,” tegas Bambang.

Politisi PDIP, Daryatmo Mardiyanto, mengatakan, sebagian besar subsidi premium dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah dan bawah. Catatan PDIP, dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor, sedangkan yang untuk mobil hanya 36 persen.

“Mengingat sebagian besar pemilik sepeda motor adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, maka berarti selama ini bagian terbesar subsidi premium sebanyak 64 persen dikonsumsi oleh kelas menengah dan bawah, dan itu bukan kelompok kaya,” kata Daryatmo.

3. Pindah kantong
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi untuk rakyat miskin, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. "Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi," kata Anis, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu 21 Maret 2012. (art)

Subsidi BBM Ditetapkan Rp137 Triliun

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR akhirnya menyepakati postur anggaran APBN-P 2012 dengan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun. DPR belum menyetujui pemerintah boleh menaikkan harga BBM atau tidak.

Subsidi ini melonjak dibandingkan dalam APBN 2012 sebesar Rp123 triliun untuk subsidi BBM dan Rp45 triliun untuk subsidi listrik. Kenaikan subsidi ini seiring dengan melambungnya harga minyak.

Untuk cadangan risiko fiskal energi ditetapkan Rp23 triiun dan dana kompensasi kenaikan BBM Rp30,6 triliun. Postur anggaran APBN-P tersebut sesuai dengan usulan opsi I yang diajukan oleh Badan Anggaran DPR.
"Kami hari ini telah menyetujui postur APBN-P 2012. Di dalam postur itu kami sepakat melakukan perubahan subsidi BBM dan subsidi listrik atau energi," kata Menteri keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.
Dia menjelaskan, untuk kenaikan harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat (6) yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, akan dibahas oleh tim perumus Banggar untuk diputuskan apakah akan dibawa ke rapat paripurna untuk voting atau tidak.
"Pasal 7 masih akan didiskusikan dan dibahas dalam panja dan tim perumus. Apakah dibawa ke paripurna atau tidak tergantung kepada tim perumus, meskipun sejumlah partai menginginkan agar keputusan ini dibawa ke Paripurna,” ujar Agus.
Adapun belanja negara yang sudah disepakati antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.053,2 triliun.
Secara komposisi terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) sebesar Rp530,1 triliun dan belanja non-kementerian atau lembaga Rp532,2 triliun. "Sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp478,8 triliun. Jadi secara total untuk belanja negara sebesar Rp1.548,3 triliun," kata Agus.
Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan kesepakatan lainnya adalah perubahan asumsi makro ekonomi dengan menaikan indikator inflasi dari 5,3 persen menjadi 6,8 persen.
"Asumsi inflasi disepakati 6,8 persen karena mempertimbangkan berbagai risiko eksternal, bukan karena DPR mendukung kenaikan harga BBM. itu domain pemerintah," katanya. (adi)

Sumber : bisnis.vivanews.com

Ribuan TNI Polri Siap Amankan Aksi Demo Tolak Kenaikan

(Senin:26/03/2012)Ribuan aparat TNI/Polri hari ini serentak menggelar apel kesiapan, menghadapi aksi anarkis menjelang kenaikan harga BBM April mendatang. Khususnya dalam menjaga object object penting. Dalam bertugas, aparat hanya dilengkapi peluru hampa dan berusaha lebih persuasif kepada pendemo agar tidak melakukan tindakan anarkis.

Di Jakarta, apel pengamanan aparat TNI/Polri digelar dilapangan Monumen Nasional pagi tadi dengan melibatkan 9000 personil. Para personil TNI dan polri akan ditempatkan di 23 titik objek vital di ibu kota. Seperti Istana Presiden dan DPR RI.
Pasukan pengamanan yang dilengkapi peluru hampa dan peralatan anti huru hara diharapkan mampu persuasif kepada para pengunjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Dalam pengamanan tersebut, aparat TNI tidak langsung terlibat, melainkan hanya melakukan pengamanan objek vital negara.
Untuk mengantisipasi demo menolak kenaikan bahan bakar minyak April mendatang, sekitar 1200 pasukan gabungan TNI/Polri di Batam Kepulauan Riau, melakukan apel bersama dipimpin langsung Kapolda Kepri Brigjend Yontje Mende.
Selain mengamankan aksi demo anarkis pasukan gabungan TNI/Polri akan menindak tegas sesuai prosedur jika terjadi aksi pengrusakan maupun penjarahan aset aset penting.

Ribuan Buruh Demo di Depan Istana Negara

Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja atau buruh Rabu siang longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka Jakarta. Aksi buruh ini membuat kemacetan lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Istana Negara, sehingga beberapa kendaraan terpaksa dialihkan ke jalan lainnya.
Sempat terjadi kericuhan saat ribuan buruh merangsek dan mendekati Istana Merdeka. Pendemo dengan polisi saling dorong dan sempat baku hantam, namun aksi baku hantam ini tak berlangsung lama. Para buruh menyatakan, menolak kenaikan BBM bersubsidi karena akan membuat rakyat kecil makin sengsara. Karena kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang kebutuhan lainnya.

Sumber : Indosiar.com

Din Syamsudin : TNI hadapi Demo BBM tidak sesuai Proporsinya

Kebijakan pemerintah untuk menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM.
"Pengerahan tentara itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu.
Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menambahkan bahwa munculnya aksi tersebut karena aksi menolak kenaikan BBM tidak ditanggapi.

"Sayangnya di negara kita ini, unjuk rasa atau unjuk pikir atau demonstrasi itu berbeda dengan luar negeri; meskipun hanya satu orang yang demo, pasti cepat ditanggapi," katanya.

Sikap pembiaran dari pemerintah tersebut yang dianggap menjadi sebab terjadinya bentrok. Din Syamsuddin juga mengecam kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya berencana mendatangi Mahkamah Konstitusi yang akan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan menaikkan BBM tersebut bertentangan dengan keputusan MK, bahwa MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Migas tentang pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti pasar.

Sumber : Nasional.kompas.com