Oknum Partai Demokrat Terlibat Kericuhan Dengan PDI

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP terlibat kericuhan dengan Fraksi partai Demokrat saat sidang
paripurna pembahasan APBNP 2012 di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012) malam. Hal ini bermula saat anggota fraksi PDIP melakukan
interupsi dan maju ke depan meja Ketua DPR Marzuki
Alie. Tiba-tiba saja salah seorang yang diduga
anggota fraksi partai Demokrat yang menggunakan
baju batik berwarna hijau memukul salah seorang
anggota fraksi PDIP. Berdasarkan pantauan okezone, Jumat (30/3/2012),
setelah terjadi pemukulan tersebut, anggota fraksi
PDIP yang tidak senang langsung terlibat baku
hantam dengan fraksi Demokrat. Namun insiden ini
dapat dilerai oleh anggota Pengamanan Dalam
(Pamdal DPR. Sebelumnya diberitakan, ratusan anggota DPR maju
ke depan untuk mendatangi Ketua DPR Marzuki Alie.
Hal ini, dilakukan karena keputusan Ketua DPR yang
tidak mendengarkan instruksi para anggota dewan. Selain itu, ratusan anggota dewan juga menuding
Marzuki tidak konsisten dan melanggar keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menganulir UU
bahwa BBM mengacu kepada ICP. Walaupun kericuhan terjadi, sidang paripurna yang
dijadwalkan akan selesai pada pukul 00.00 WIB
masih terus berlangsung. Hingga berita ini
diturunkan, okezone masih belum mendapat
konfirmasi ke Fraksi Demokrat. (ugo)

Sumber : okezone.com

Paripurna beri peluang BBM naik

Blog Info dari Didi - Rapat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang membahas kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan RAPBNP 2012,
akhirnya mayoritas anggota fraksi DPR RI menyepakati
opsi kedua dalam Undang-undang APBN Perubahan
2012. Seperti diketahui Opsi kedua tersebut berisikan,
pemerintah diberikan penyesuaian harga jika terjadi
rata-rata indonesia Crude Price (ICP) sebesar 15 persen
dalam enam bulan terakhir, maka BBM dapat naik
sewaktu-waktu selama masih dalam kurun waktu yang
disepakati. "Dengan ini disepakati opsi kedua, yaitu pasal 7 ayat 6
poin a," ujar pimpinan sidang Marzuki Alie saat rapat
sidang paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat
(30/3/2012) malam. Kesepakatan ini setelah melalui mekanisme voting,
jumlah pemilih opsi 2 adalah sebesar 356 suara yang
terdiri dari partai pendukung sebelumnya. Kemudian
para pendukung opsi 1 adalah 86 orang. Sebagai informasi, kesepakatan ini setelah melalui
proses yang panjang, dimana dalam rapat paripurna ini
sempat diwarnai hujan insterupsi dan sempat terjadi
kericuhan. Suasana sidang paripurna yang semakin tidak terkendali
bahkan membuat pimpinan sidang Marzuki Alie semakin
tertekan. Hal ini terlihat dari kondisi para anggota yang
selalu mengkritik setiap ucapan yang dikeluarkan oleh
pimpinan sidang. Serta suasana sidang yang makin sulit mendapat titik
temu. Bahkan akhirnya, Fraksi Hanura dan PDIP
memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna.
Keputusan walk out tersebut sempat mendapat
sambutan gembira dari fraksi-fraksi yang mendukung
kenaikan harga BBM. Menyusul Hanura, Fraksi PDIP juga memutuskan untuk
walk out. Sehingga yang mendukung opsi 1 menyisakan
Fraksi Gerindra yang memutuskan tetap mengikuti
paripurna meski menyadari akan kalah suara. Sidang
berakhir tepat pukul 01.00 WIB, dan paripurna
memberikan kesempatan pada pemerintah menyampaikan pandangan yang diwakili Menteri
Keuangan Agus DW Martowardojo.

Sumber : Sindonews.com

Din Syamsudin : TNI hadapi Demo BBM tidak sesuai Proporsinya

Kebijakan pemerintah untuk menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM.
"Pengerahan tentara itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu.
Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menambahkan bahwa munculnya aksi tersebut karena aksi menolak kenaikan BBM tidak ditanggapi.

"Sayangnya di negara kita ini, unjuk rasa atau unjuk pikir atau demonstrasi itu berbeda dengan luar negeri; meskipun hanya satu orang yang demo, pasti cepat ditanggapi," katanya.

Sikap pembiaran dari pemerintah tersebut yang dianggap menjadi sebab terjadinya bentrok. Din Syamsuddin juga mengecam kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya berencana mendatangi Mahkamah Konstitusi yang akan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan menaikkan BBM tersebut bertentangan dengan keputusan MK, bahwa MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Migas tentang pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti pasar.

Sumber : Nasional.kompas.com