Oknum Partai Demokrat Terlibat Kericuhan Dengan PDI

JAKARTA - Sejumlah anggota DPR Fraksi PDIP terlibat kericuhan dengan Fraksi partai Demokrat saat sidang
paripurna pembahasan APBNP 2012 di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012) malam. Hal ini bermula saat anggota fraksi PDIP melakukan
interupsi dan maju ke depan meja Ketua DPR Marzuki
Alie. Tiba-tiba saja salah seorang yang diduga
anggota fraksi partai Demokrat yang menggunakan
baju batik berwarna hijau memukul salah seorang
anggota fraksi PDIP. Berdasarkan pantauan okezone, Jumat (30/3/2012),
setelah terjadi pemukulan tersebut, anggota fraksi
PDIP yang tidak senang langsung terlibat baku
hantam dengan fraksi Demokrat. Namun insiden ini
dapat dilerai oleh anggota Pengamanan Dalam
(Pamdal DPR. Sebelumnya diberitakan, ratusan anggota DPR maju
ke depan untuk mendatangi Ketua DPR Marzuki Alie.
Hal ini, dilakukan karena keputusan Ketua DPR yang
tidak mendengarkan instruksi para anggota dewan. Selain itu, ratusan anggota dewan juga menuding
Marzuki tidak konsisten dan melanggar keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menganulir UU
bahwa BBM mengacu kepada ICP. Walaupun kericuhan terjadi, sidang paripurna yang
dijadwalkan akan selesai pada pukul 00.00 WIB
masih terus berlangsung. Hingga berita ini
diturunkan, okezone masih belum mendapat
konfirmasi ke Fraksi Demokrat. (ugo)

Sumber : okezone.com

Paripurna beri peluang BBM naik

Blog Info dari Didi - Rapat sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang membahas kenaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan RAPBNP 2012,
akhirnya mayoritas anggota fraksi DPR RI menyepakati
opsi kedua dalam Undang-undang APBN Perubahan
2012. Seperti diketahui Opsi kedua tersebut berisikan,
pemerintah diberikan penyesuaian harga jika terjadi
rata-rata indonesia Crude Price (ICP) sebesar 15 persen
dalam enam bulan terakhir, maka BBM dapat naik
sewaktu-waktu selama masih dalam kurun waktu yang
disepakati. "Dengan ini disepakati opsi kedua, yaitu pasal 7 ayat 6
poin a," ujar pimpinan sidang Marzuki Alie saat rapat
sidang paripurna, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat
(30/3/2012) malam. Kesepakatan ini setelah melalui mekanisme voting,
jumlah pemilih opsi 2 adalah sebesar 356 suara yang
terdiri dari partai pendukung sebelumnya. Kemudian
para pendukung opsi 1 adalah 86 orang. Sebagai informasi, kesepakatan ini setelah melalui
proses yang panjang, dimana dalam rapat paripurna ini
sempat diwarnai hujan insterupsi dan sempat terjadi
kericuhan. Suasana sidang paripurna yang semakin tidak terkendali
bahkan membuat pimpinan sidang Marzuki Alie semakin
tertekan. Hal ini terlihat dari kondisi para anggota yang
selalu mengkritik setiap ucapan yang dikeluarkan oleh
pimpinan sidang. Serta suasana sidang yang makin sulit mendapat titik
temu. Bahkan akhirnya, Fraksi Hanura dan PDIP
memutuskan untuk walk out dari sidang paripurna.
Keputusan walk out tersebut sempat mendapat
sambutan gembira dari fraksi-fraksi yang mendukung
kenaikan harga BBM. Menyusul Hanura, Fraksi PDIP juga memutuskan untuk
walk out. Sehingga yang mendukung opsi 1 menyisakan
Fraksi Gerindra yang memutuskan tetap mengikuti
paripurna meski menyadari akan kalah suara. Sidang
berakhir tepat pukul 01.00 WIB, dan paripurna
memberikan kesempatan pada pemerintah menyampaikan pandangan yang diwakili Menteri
Keuangan Agus DW Martowardojo.

Sumber : Sindonews.com

Peta Pendukung dan Penolak BBM Naik di DPR

 

Dua dari sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra, walk out dari rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah yang membahas anggaran subsidi energi. Kedua fraksi walk out karena pemerintah berkukuh hanya membahas satu opsi, yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Pemerintah tidak bersedia membahas opsi kedua, sehingga Hanura dengan rekan-rekan yang lain tidak ikut membahas," kata anggota Badan Anggaran dari fraksi Hanura Ali Kastela di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.

Dia menjelaskan dengan keengganan pemerintah membahas opsi kedua menunjukkan bahwa pemerintah ingin membebankan kerugian dan ketidakefisienan negara kepada rakyat.

Untuk itu Hanura memutuskan walk out dan menunggu voting dalam rapat paripurna. Hanura tetap meminta pasal 7 ayat (6) Undang-undang APBN 2012 yang melarang pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tidak dicabut, sehingga BBM tidak jadi dinaikkan.

Sementara itu, anggota badan anggaran dari fraksi Gerindra, Fary Dj Francis, menjelaskan, sesuai tata tertib, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan opsi satu dan dua, dan rapat kerja telah mengalami skors beberapa kali. "Kami maunya teman-teman jangan hanya membahas opsi pertama, tapi juga opsi kedua," katanya.

Kenyataannya, dia mengatakan, pemerintah hanya mau membahas opsi pertama. Mengacu pada tata tertib, Gerindra akan memberikan pandangan-pandangan terkait subsidi energi pada sidang paripurna. "Sekarang kami tidak akan bertanggung jawab mengenai pembahasan ini. Paripurna hari Kamis, kami akan voting," katanya.

Gerindra beserta Hanura secara tegas menolak kenaikan harga BBM. Bersama PDI-P dan Hanura, Gerindra sudah menghitung berkaitan dengan defisit anggaran jika BBM tidak dinaikkan. Hasilnya defisit anggaran tidak sampai 2,5 persen, melainkan 2,23 persen dan itu tidak melanggar UU Keuangan Negara.

Namun konfigurasi tiga fraksi ini, diakui mantan Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung, menghasilkan dua kubu. Pertama, kubu yang mendukung opsi menaikkan subsidi BBM, subsidi listrik tetap dan cadangan risiko fiskal.

Sementara, opsi ke dua yang diajukan oleh fraksi pendukung pemerintah adalah memberikan subsidi BBM senilai Rp137 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan mencabut pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Maka kalau lihat itu, dua opsi itulah yang akan diambil keputusan dalam paripurna besok, antara yang menerima kenaikan BBM dan menolak kenaikan BBM," kata dia.

Namun Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan, Golkar akan menunggu momentum terakhir untuk mengambil sikap mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kalau Golkar masih menunggu di menit-menit terakhir. Agak susah juga ya. Hari begini itu enak jadi PDIP, Gerindra, dan Hanura," kata Priyo di Gedung DPR, Senin 26 Maret 2012.

Priyo mengatakan, Golkar akan memastikan terlebih dahulu apa langkah pemerintah jika akan menaikkan harga BBM, baru setelah itu Golkar akan mengambil sikap. "Surplus penjualan BBM itu akan digunakan untuk apa? Apakah dialokasikan ke transportasi seperti angkutan umum atau ke infrastruktur jalan, atau apa? Kalau belum ada kepastian itu kami sarankan untuk berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM. Bisa saja Golkar punya sikap lain."

Sikap Golkar yang wait and see ini bisa menjadi penentu karena menguasai 18,92 persen suara jika sampai terjadi voting. Konfigurasi sementara yang mendukung kenaikan harga BBM yakni Demokrat, PKS, PAN, PPP dan PKB mencapai 56,58 persen. Namun jumlah ini bisa saja berkurang karena jika merujuk pada pembentukan Panitia Khusus Kasus Bank Century, ada pembelotan suara di PPP dan PKB. (adi)

Sumber : bisnis.vivanews.com

Subsidi BBM Ditetapkan Rp137 Triliun

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR akhirnya menyepakati postur anggaran APBN-P 2012 dengan besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun. DPR belum menyetujui pemerintah boleh menaikkan harga BBM atau tidak.

Subsidi ini melonjak dibandingkan dalam APBN 2012 sebesar Rp123 triliun untuk subsidi BBM dan Rp45 triliun untuk subsidi listrik. Kenaikan subsidi ini seiring dengan melambungnya harga minyak.

Untuk cadangan risiko fiskal energi ditetapkan Rp23 triiun dan dana kompensasi kenaikan BBM Rp30,6 triliun. Postur anggaran APBN-P tersebut sesuai dengan usulan opsi I yang diajukan oleh Badan Anggaran DPR.
"Kami hari ini telah menyetujui postur APBN-P 2012. Di dalam postur itu kami sepakat melakukan perubahan subsidi BBM dan subsidi listrik atau energi," kata Menteri keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Senin 26 Maret 2012.
Dia menjelaskan, untuk kenaikan harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat (6) yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, akan dibahas oleh tim perumus Banggar untuk diputuskan apakah akan dibawa ke rapat paripurna untuk voting atau tidak.
"Pasal 7 masih akan didiskusikan dan dibahas dalam panja dan tim perumus. Apakah dibawa ke paripurna atau tidak tergantung kepada tim perumus, meskipun sejumlah partai menginginkan agar keputusan ini dibawa ke Paripurna,” ujar Agus.
Adapun belanja negara yang sudah disepakati antara Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.053,2 triliun.
Secara komposisi terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga (K/L) sebesar Rp530,1 triliun dan belanja non-kementerian atau lembaga Rp532,2 triliun. "Sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp478,8 triliun. Jadi secara total untuk belanja negara sebesar Rp1.548,3 triliun," kata Agus.
Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengatakan kesepakatan lainnya adalah perubahan asumsi makro ekonomi dengan menaikan indikator inflasi dari 5,3 persen menjadi 6,8 persen.
"Asumsi inflasi disepakati 6,8 persen karena mempertimbangkan berbagai risiko eksternal, bukan karena DPR mendukung kenaikan harga BBM. itu domain pemerintah," katanya. (adi)

Sumber : bisnis.vivanews.com

Ribuan TNI Polri Siap Amankan Aksi Demo Tolak Kenaikan

(Senin:26/03/2012)Ribuan aparat TNI/Polri hari ini serentak menggelar apel kesiapan, menghadapi aksi anarkis menjelang kenaikan harga BBM April mendatang. Khususnya dalam menjaga object object penting. Dalam bertugas, aparat hanya dilengkapi peluru hampa dan berusaha lebih persuasif kepada pendemo agar tidak melakukan tindakan anarkis.

Di Jakarta, apel pengamanan aparat TNI/Polri digelar dilapangan Monumen Nasional pagi tadi dengan melibatkan 9000 personil. Para personil TNI dan polri akan ditempatkan di 23 titik objek vital di ibu kota. Seperti Istana Presiden dan DPR RI.
Pasukan pengamanan yang dilengkapi peluru hampa dan peralatan anti huru hara diharapkan mampu persuasif kepada para pengunjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarkis. Dalam pengamanan tersebut, aparat TNI tidak langsung terlibat, melainkan hanya melakukan pengamanan objek vital negara.
Untuk mengantisipasi demo menolak kenaikan bahan bakar minyak April mendatang, sekitar 1200 pasukan gabungan TNI/Polri di Batam Kepulauan Riau, melakukan apel bersama dipimpin langsung Kapolda Kepri Brigjend Yontje Mende.
Selain mengamankan aksi demo anarkis pasukan gabungan TNI/Polri akan menindak tegas sesuai prosedur jika terjadi aksi pengrusakan maupun penjarahan aset aset penting.

Ribuan Buruh Demo di Depan Istana Negara

Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja atau buruh Rabu siang longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka Jakarta. Aksi buruh ini membuat kemacetan lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Istana Negara, sehingga beberapa kendaraan terpaksa dialihkan ke jalan lainnya.
Sempat terjadi kericuhan saat ribuan buruh merangsek dan mendekati Istana Merdeka. Pendemo dengan polisi saling dorong dan sempat baku hantam, namun aksi baku hantam ini tak berlangsung lama. Para buruh menyatakan, menolak kenaikan BBM bersubsidi karena akan membuat rakyat kecil makin sengsara. Karena kenaikan BBM akan diikuti dengan kenaikan harga barang kebutuhan lainnya.

Sumber : Indosiar.com

Din Syamsudin : TNI hadapi Demo BBM tidak sesuai Proporsinya

Kebijakan pemerintah untuk menyiagakan aparat TNI saat menghadapi demo menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya orang nomor satu di Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Di sela-sela acara panen raya di desa Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Surakarta, Minggu (25/3/2012), Din menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk sikap keras kepala dari pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM.
"Pengerahan tentara itu menandakan pemerintah bersikukuh dengan kebijakan tersebut, dan tidak dalam porsinya TNI harus berhadapan dengan mahasiswa. Seharusnya TNI mengamankan negara dari ancaman luar terhadap simbol-simbol negara atau obyek vital," kata Din Syamsuddin, Minggu.
Ketua PP Muhammadiyah tersebut juga menambahkan bahwa munculnya aksi tersebut karena aksi menolak kenaikan BBM tidak ditanggapi.

"Sayangnya di negara kita ini, unjuk rasa atau unjuk pikir atau demonstrasi itu berbeda dengan luar negeri; meskipun hanya satu orang yang demo, pasti cepat ditanggapi," katanya.

Sikap pembiaran dari pemerintah tersebut yang dianggap menjadi sebab terjadinya bentrok. Din Syamsuddin juga mengecam kebijakan tersebut hanya akan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, Muhammadiyah bersama elemen masyarakat lainnya berencana mendatangi Mahkamah Konstitusi yang akan mengajukan pertanyaan apakah kebijakan menaikkan BBM tersebut bertentangan dengan keputusan MK, bahwa MK telah membatalkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Migas tentang pelepasan harga minyak bumi dan gas yang mengikuti pasar.

Sumber : Nasional.kompas.com